| Menimbang |
: |
- bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada SMK Negeri 1 Kota Jambi dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara optimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu di tetapkan standar pelayanan publik;
- bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas maka dipandang perlu menetapkan standar pelayanan pada SMK Negeri 1 Kota Jambi dengan Keputusan Kepala Dinas.
|
| Mengingat |
: |
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/12/ M.PAN/8/2007 tentang Pedoman Umum Humas di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 4);
- Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 3).
|
| Memperhatikan |
: |
- Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik.
|
MEMUTUSKAN:
| Menetapkan |
: |
KEPUTUSAN KEPALA SMK NEGERI 1 KOTA JAMBI TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA SMK NEGERI 1 KOTA JAMBI. |
KESATU: Standar pelayanan publik pada lampiran Surat Keputusan ini merupakan pedoman penyelenggaraan pelayanan publik pada SMK Negeri 1 Kota Jambi;.
KEDUA: Standar pelayanan publik digunakan sebagai acuan dalam penilaian pelayanan oleh pimpinan penyelengara, aparat, pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan wajib dilaksanakan oleh pemberi maupun penerima layanan di SMK Negeri 1 Kota Jambi;
KETIGA: Standar pelayanan publik pada SMK Negeri 1 Kota Jambi adalah:
- Sistem Penerimaan Murid Baru
- Mutasi Murid
- Legalisir Ijazah
- Perizinan Murid (sakit/pulang cepat)
- Persetujuan Penelitian/Observasi bagi Mahasiswa
KEEMPAT: Komponen yang tercantum dalam standar pelayanan publik adalah:
- Dasar Hukum
- Persyaratan
- Sistem, Mekanisme dan Prosedur;
- Jangka Waktu;
- Biaya Tarif;
- Produk Layanan;
- Sarana dan Prasarana;
- Kompetensi Pelaksanan;
- Penanganan Pengaduan, saran dan masukan;
- Jumlah Pelaksana;
- Pengawasan Internal;
- Jaminan Pelayanan;
- Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan;
- Evaluasi Kinerja Pelayanan
KELIMA: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
